LOGO diperta
Beranda > Berita > Pelaksanaan Musyawarah Masyarakat Desa (Mmd) Desa Tempos
LINTAS SEKTOR

Pelaksanaan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Desa Tempos

Posting oleh puskesmasgerunglobar - 27 Sep. 2022 - Dilihat 153 kali

MMD atau Musyawarah Masyarakat Desa adalah pertemuan perwakilan warga desa atau Kelurahan beserta tokoh masyarakat, PKK, kader dan para petugas kesehatan untuk membahas hasil Survei Mawas Diri (SMD) dan bersepakat merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil SMD.

SMD adalah kegiatan untuk mengenali keadaan dan masalah yang dihadapi masyarakat, serta potensi yang dimiliki masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil SMD adalah gambaran desa atau kelurahan berikut isinya (masyarakat dan lingkungannya) dan kemudian diteruskan pada forum MMD atau Musyawarah Masyarakat Kelurahan (MMK).

Gambaran tersebut menampakkan berbagai masalah kesehatan (termasuk penyebab masalah dan faktor yang mempengaruhi) serta daftar potensi di desa atau kelurahan yang dapat didayagunakan dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan yang ada di daerah tersebut.

Tujuan diadakannya MMD adalah agar masyarakat mengenal masalah kesehatan yang ada di desa atau kelurahan, serta adanya kesepakatan untuk menyusun rencana kerja untuk menanggulangi berbagai masalah kesehatan yang ada di Desa atau Kelurahan serta tersusunnya rencana kerja untuk penanggulangan yang disepakati bersama.

Dalam Permenkes Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas disebutkan bahwa SMD dan MMD digunakan sebagai bahan penting dalam penyusunan Rencana Usulan Kerja (RUK). Kegiatan MMD ini dilaksanakan satu tahun sekali dan hasil dari MMD selanjutnya dibahas di Musrenbang tingkat desa atau kelurahan.

Musyawarah Masyarakat Kelurahan dilaksanakan di kantor desa Tempos. Peserta undangan sejumlah 30 orang, dimana dihadiri dari tim Puskesmas Gerung Kepala Puskesmas, Petugas Promkes, Gizi, Bidan Desa, Petugas Pustu, sedangkan dari pihak desa dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Karang Taruna dan Kader.

"Pagi hari ini akan melaksanakan sebuah kegiatan yang namanya Musyawarah Masyarakat Desa, kalau kita kembali kepada namanya ini adalah musyawarah masyarakat desa yang semestinya pelunguh-pelungguh yang memusyawarahkan" ungkap Ns. Hasmuni Budiawan, S.Kep. dalam sambutannya.

"Jadi MMD berawal dari SMD, ibu-ibu kader melakukan survei dimasyarakat, bagaimana kondisi di masing-masing dusun, lalu dari hasil survei tersebut dinaikkan ke tingkat desa, jadi pada hari ini nanti kita akan bicarakan prioritas masalah kesehatan di dusun, kemudian kita kerucutkan lagi, itu yang kita tindak lanjuti ke tingkat kecamatan, jadi permasalahan yang ada di desa menjadi bahan usulan untuk kegiatan 2024, karena kegiatan 2023 sudah disusun" tambahnya.

"Jadi mudahan titik temunya saat kita bermusyawarah hari ini dan ada beberapatam hal lainnya yang perlu saya sampaikan hari ini, sebagaimana yang kita ketahui kita memasuki musim pancaroba, artinya kadang hujan kadang tidak, jad itu berpotensi genangan air, tentu genangan air ini dapat menjadi perindukan nyamuk terutama nyamuk demam berdarah" lanjutnya kembali.

Di akhir sambutannya "Melalui ini tiang imbau kepada bapak kadus, ibu kader tetap mengimbau melalui gerakan PSN, pemberantasan sarang nyamuk, yang pertama menguras bak mandi, kalau pelungguh pakai ember tinggal dibalikkan saja, kalau selesai mandi sisa airnya bisa dibuang, tetapi kalau pakai bak mandi harus dikuras, minimal dikuras 1x seminggu, agar telur-telur nyamuk yang menempel di dindng kamar mandi bisa hilang dan hanyut terbawa air buangan saat dikuras, yang selanjutnya kalau ada kaleng-kaleng bekas, terutama gelas kemasan minuman, itu dikumpulkan saja, kalau ada halaman bisa dikubur, yang terakhir adalah menutup, menutup ini kalau kita punya tempayan atau tempat wudlu bong, ditutup supaya tidak ada perindukan nyamuk demam berdarah, dan selanjutnya kalau ada warga yang bergejala demam tinggi lebih dari 2 hari silahkan bawa ke pustu atau ke puskesmas" tutupnya.

"Terlebih dahulu karena ini ada isu penting, yang saat ini lagi trend, lagi ngetrend, istilah anak muda sekarang lagi viral yaitu masalah stunting" ungkap Haryunadi, A.Md.Gz selaku koordinator Gizi.

"Stunting adalah satu kondisi dimana anak itu gagal tumbuh sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis. Gagal tumbuh artinya tidak sesuai tinggi badan dengan umurnya, tidak sesuai tinggi badan dibandingkan teman sebayanya, di gambar ini umurnya sama, kelasnya sama, tetapi ada yang lebih tinggi dan ada yang pendek, yang lebih pendek inilah kita katakan sebagai stunting, yaitu sebagai akibat kekurangan akibat gizi kronis, kronis artinya dalam jangka waktu yang lama, tidak serta merta orang itu stunting, jadi prosesnya agak lama dan stunting ini bisa kita lihat dengan jelas pada saat anak umur dua tahun, kenapa, pada saat umur dua tahun anak-anak sudah bisa berdiri atau berjalan baru kita bisa bandingkan mana anak stunting dengan anak normal" sambutnya.

"Latar belakang Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, untuk tahun ini yang menjadi leading sektor untuk percepatan penurunan stunting ini adalah BKKBN, BKKBN sebagai ketua pelaksana program percepatan penurunan stunting siap melaksanakan arahan Presiden pada rapat terbatas pada tanggal 28 Januari 2021 14% melalui pendekatan keluarga" lanjutnya.

"Artinya pada tahun 2024 kita ditargetkan angka stunting menjadi 14%, sehingga target dari tahun ketahun mengalami penurunan, untuk tahun 2020 targetnya 29%, 2021 menjadi 25%, 2022 menjadi 21%, 2023 menjadi 17% dan nanti pada tahun 2024 target kita sebanyak 13%, artinya 13% dari jumlah seluruh balita yang ada, memang cukup sulit kita melakukan penurunan ini, tapi dengan usaha bersama insyallah apa yang diaharapkan oleh pemerintah akan bisa kita capai" tutupnya.

Adapun identifikasi masalah yang dirembukkan bersama saat MMD JKN, Kelompok Pendonor Darah, Akseptor KB, Konsumsi garam beriodium rendah, tempat sampah dan Pencegahan stunting.

Terkait JKN sekrertaris Desa Tempos menambahkan terkait DTKS "ada yang tidak tersentuh dengan bantuan pusat, karena tidak punya KTP, sehingga dia tidak masuk kedalam DTKS, makanya kemarin kita suruh pak kadus untuk data, kenapa, supaya mereka punya data dan masuk kedalam DTKS, jangan sampai tatkala ada bantuan, tidak dapat bantuan, karena itulah dia tidak ada datanya di DTKS".

Menanggapi pertanyaan peserta persoalan JKN ada yang diblokir, ia menegaskan karena masih ada data warga baik di KTP, KK yang tidak sinkron dengan data di DTKS, oleh karen itu beliau menegaskan bila ada perubahan data baik nama dan lain sebagainya segera melapor ke operator desa untuk sinkronisasi data" lanjutnya kembali.


Silahkan beri komentar

Email tidak akan di publikasi. Field yang harus diisi ditandai dengan tanda *